Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
WACANA mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara, Bandung, untuk penerbangan komersial reguler tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai kerinduan masyarakat Bandung terhadap bandara yang dekat dengan pusat kota.
Di balik wacana itu terdapat persoalan yang jauh lebih luas: bagaimana Indonesia menata sistem bandara, mengelola investasi infrastruktur, menjaga keselamatan penerbangan, sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara efisien.
Bandara Husein Sastranegara memiliki posisi emosional dan fungsional yang kuat bagi warga Bandung Raya.
Selama bertahun-tahun, bandara ini menjadi pintu udara utama menuju Bandung. Letaknya yang berada relatif dekat dengan pusat kota membuat Husein sangat praktis bagi wisatawan, mahasiswa, pelaku bisnis, aparatur pemerintahan, dan masyarakat umum.
Dalam perspektif pengguna jasa, bandara yang dekat dengan kota selalu memiliki daya tarik besar karena mampu memangkas waktu perjalanan dari pintu ke pintu.
Namun, persoalan bandara tidak dapat hanya dilihat dari sudut kenyamanan pengguna. Setelah Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dibangun dengan investasi besar, negara sebenarnya telah membuat keputusan strategis untuk memindahkan sebagian fungsi pelayanan udara dari Bandung ke kawasan yang lebih luas.
Kertajati tidak sekadar dimaksudkan sebagai pengganti Husein, melainkan sebagai instrumen pembangunan wilayah baru di Jawa Barat bagian timur.
Di dalamnya terdapat harapan tentang pertumbuhan kawasan, integrasi logistik, pengembangan industri, dan pemerataan pusat-pusat ekonomi di luar Bandung Raya.
Karena itu, perdebatan tentang Husein bukanlah sekadar apakah bandara ini dibuka atau ditutup. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana membagi fungsi Husein dan Kertajati agar keduanya tidak saling melemahkan?
Di banyak negara, kota besar dapat dilayani oleh lebih dari satu bandara. Konsep ini dikenal sebagai sistem multi-bandara.
Namun, sistem tersebut hanya berhasil apabila setiap bandara memiliki fungsi yang jelas. Ada bandara yang berperan sebagai gerbang internasional utama, ada yang menjadi bandara kota, ada yang difokuskan untuk penerbangan regional, ada yang menjadi simpul kargo, dan ada pula yang melayani penerbangan khusus.
Tanpa pembagian fungsi yang tegas, sistem multi-bandara justru melahirkan persaingan internal, inefisiensi investasi, dan kebingungan pasar.
Dalam konteks Bandung dan Jawa Barat, pendekatan multi-bandara dapat menjadi jalan tengah. Husein dapat diposisikan sebagai bandara kota dengan fungsi terbatas, selektif, dan tidak mengganggu peran Kertajati sebagai bandara utama.
Sementara Kertajati tetap harus diperkuat sebagai simpul utama penerbangan berskala besar, baik untuk penerbangan domestik utama, internasional, kargo, maupun pengembangan kawasan ekonomi berbasis bandara.
Pembukaan kembali Husein secara penuh tanpa segmentasi yang jelas berisiko mengurangi insentif maskapai dan penumpang untuk menggunakan Kertajati.
