JAKARTA, iDoPress - Sebanyak 1.758 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga resmi ditetapkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad) setelah mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema mengambil sumpah mereka di Artha Hanggar Indonesia, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026).
“Hari ini dan baru saja, saya atas perintah dan petunjuk dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Kepala Badan Cadangan Nasional baru saja melaksanakan pengambilan sumpah dan penetapan Komponen Cadangan dari sejumlah 1.758 personel Aparatur Sipil Negara yang ada di seluruh kementerian dan lembaga pusat,” ujar Gabriel, Rabu.
Gabriel mengungkapkan, penetapan tersebut merupakan bagian dari program pembentukan Komcad ASN gelombang pertama pada tahun anggaran 2026.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan merekrut sekitar 4.000 ASN sebagai Komcad pada tahun ini.
Menurut dia, proses pembentukan Komcad tidak dilakukan secara instan.
Program tersebut diawali dengan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan berbagai kementerian serta lembaga untuk menyeleksi calon peserta yang memenuhi syarat.
“Proses penyumpahan dan penetapan ini tidaklah sekonyong-konyong, tetapi merupakan bagian dari rangkaian yang sudah berproses cukup lama,” kata Gabriel.
Ia menjelaskan, ASN yang mengikuti program Komcad harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain berusia 18-35 tahun, memiliki kondisi kesehatan yang baik, lolos pemeriksaan psikologi, serta memenuhi aspek mental dan ideologi.
Sebanyak 1.758 ASN yang lolos seleksi kemudian menjalani Latsarmil selama sekitar satu setengah bulan.
Program tersebut dibuka pada 22 April 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 5 Juni 2026.
Gabriel mengatakan, program tersebut menjadi langkah pemerintah menyiapkan potensi pertahanan negara melalui ASN, baik di tingkat kementerian dan lembaga pusat maupun pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa inti dari program Komcad bukanlah pelatihan militernya, melainkan penanaman nilai bela negara.
Ia mengatakan, menjaga kedaulatan negara bukan hanya menjadi tugas TNI dan Polri, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
“Karena bela negaranya itu yang merupakan cantolan sesuai dasar konstitusi, telah termaktub di dalam undang-undang kita, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Inilah yang diformulasikan dalam sistem pertahanan kita, yaitu Sishankamrata,” kata Gabriel.
